Nabun: Tindakan Tolol yang Melanggar Undang-Undang, tetapi Mengapa Jarang Ditindak Tegas?

nabun

narcsp – Asap hitam mengepul dari halaman rumah. Bau plastik terbakar menyusup ke kamar tidur, pakaian yang baru dicuci ikut berbau, dan anak-anak terpaksa menghirup udara kotor. Sementara itu, orang yang nabun (membakar sampah) justru terlihat santai, seolah tidak sedang mengganggu kehidupan orang lain.

Inilah kenyataan menyebalkan dari kebiasaan membakar sampah yang masih ditemukan di berbagai lingkungan permukiman Indonesia. Perbuatan yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat sebenarnya bisa melanggar hukum dan membahayakan kesehatan.

Lebih menjengkelkan lagi, pelakunya terkadang merasa tidak melakukan kesalahan. Ketika ditegur, alasan klasik pun bermunculan. Mulai dari kebiasaan sejak zaman dahulu, tidak adanya petugas pengangkut sampah, hingga anggapan bahwa membakar sampah di tanah sendiri merupakan hak pribadi.

Padahal, asap tidak mengenal pagar rumah. Polusi tidak berhenti di batas kepemilikan tanah. Orang lain yang tidak ikut menghasilkan sampah justru harus menanggung akibatnya.

Ironisnya, kebiasaan membakar sampah sudah memiliki dasar larangan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan aturan tidak selalu diikuti penegakan yang konsisten.

Pertanyaannya sederhana: kalau sudah dilarang dan terbukti berbahaya, mengapa praktik ini masih terus terjadi?

Kebiasaan Nabun yang Dianggap Normal Padahal Merugikan

Ada sesuatu yang keliru ketika tindakan merugikan orang lain dianggap wajar hanya karena sudah dilakukan selama puluhan tahun.

Di sejumlah lingkungan, membakar sampah masih dipandang sebagai cara paling cepat membersihkan halaman. Daun kering dikumpulkan, plastik dicampurkan, kemudian semuanya dibakar tanpa memikirkan akibatnya.

Masalahnya, kebiasaan membakar sampah bukan hanya urusan menghilangkan tumpukan barang tidak terpakai. Proses pembakaran terbuka dapat melepaskan berbagai polutan yang mencemari udara sekitar.

Orang yang membakar mungkin merasa pekerjaannya selesai ketika sampah berubah menjadi abu. Namun, persoalan sebenarnya baru berpindah tempat, dari tanah menuju udara yang dihirup bersama.

Mengapa Masih Banyak Orang Membakar Sampah?

Salah satu penyebab kebiasaan membakar sampah bertahan adalah anggapan bahwa api merupakan solusi praktis dan murah.

Tidak perlu memilah sampah, menunggu pengangkutan, atau menyediakan tempat penyimpanan sementara. Cukup menyalakan api dan membiarkan tumpukan sampah terbakar.

Namun, alasan praktis tidak otomatis menjadikan sebuah tindakan benar.

Penelitian mengenai pembakaran sampah rumah tangga di Semarang yang diterbitkan dalam jurnal Aerosol and Air Quality Research pada 2023 menemukan bahwa pembakaran terbuka tetap menjadi praktik pembuangan yang umum, termasuk dalam konteks keterbatasan layanan pengumpulan sampah. Aaqr

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menyalahkan perilaku individu. Infrastruktur pengelolaan sampah juga berperan penting.

Tetapi, keterbatasan fasilitas tetap tidak membenarkan tindakan yang membahayakan tetangga.

Ketika Hak Pribadi Dipakai untuk Mengganggu Orang Lain

Salah satu pembelaan paling menyebalkan terhadap kebiasaan membakar sampah adalah anggapan bahwa pemilik rumah bebas melakukan apa saja di pekarangannya.

Logika seperti ini bermasalah.

Memiliki tanah bukan berarti seseorang memiliki hak mencemari udara yang dihirup orang lain. Sama seperti kepemilikan kendaraan tidak memberikan kebebasan untuk membahayakan pengguna jalan.

Ketika asap masuk ke rumah tetangga, mengganggu aktivitas, atau memperburuk kualitas udara, persoalannya sudah melampaui urusan pribadi.

Kebebasan seseorang tetap memiliki batas ketika tindakannya mengganggu hak dan keselamatan masyarakat.

Kebiasaan Membakar Sampah Melanggar Undang-Undang Apa?

Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan mengenai pembakaran sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 29 ayat (1) huruf g melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan tersebut diatur melalui peraturan daerah kabupaten atau kota. DPR RI

Artinya, kebiasaan membakar sampah secara sembarangan bukan sekadar tindakan yang tidak sopan terhadap tetangga. Perbuatan tersebut dapat menjadi pelanggaran hukum.

Namun, penting memahami bahwa undang-undang menggunakan rumusan pembakaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis, bukan menyatakan seluruh proses pembakaran sampah dalam segala keadaan otomatis ilegal.

Pembakaran melalui fasilitas pengolahan yang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan lingkungan berbeda dari pembakaran terbuka di pekarangan rumah.

Pasal 29 UU Nomor 18 Tahun 2008

Dalam konteks kebiasaan membakar sampah, Pasal 29 menjadi ketentuan penting karena memberikan dasar larangan secara nasional.

Pasal tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur sanksi terhadap pelanggaran tertentu melalui peraturan daerah.

Dengan demikian, ancaman sanksi dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Persoalannya, masyarakat sering tidak mengetahui isi peraturan daerah yang berlaku. Sosialisasi hukum yang lemah membuat larangan hanya terdengar sebagai imbauan biasa.

Padahal, aturan yang sudah dibuat seharusnya memiliki mekanisme pengawasan dan penindakan yang jelas.

Apakah Pelaku Bisa Didenda atau Dipidana?

Pelaku kebiasaan membakar sampah yang melanggar ketentuan dapat menghadapi sanksi sesuai peraturan yang berlaku di wilayahnya.

Sebagai contoh, artikel penyuluhan hukum dari Kementerian Hukum pada September 2026 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025 memuat ketentuan denda hingga Rp50 juta untuk pelanggaran terkait pengelolaan sampah yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. BPSDM Hukum

Namun, besaran sanksi tersebut tidak otomatis berlaku di seluruh Indonesia.

Penerapan sanksi juga membutuhkan dasar hukum, pemeriksaan, pembuktian, serta prosedur penegakan yang sesuai.

Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa setiap orang yang membakar satu tumpukan sampah pasti langsung menghadapi hukuman penjara atau denda dengan jumlah tertentu.

Bahaya Kebiasaan Membakar Sampah bagi Kesehatan Manusia

Asap pembakaran bukan sekadar bau tidak sedap yang akan hilang ketika angin bertiup.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa pembakaran sampah terbuka menghasilkan berbagai polutan udara yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, termasuk batuk, iritasi, dan penyakit pernapasan. World Health Organization

Inilah alasan kebiasaan membakar sampah tidak boleh dianggap sebagai gangguan kecil yang cukup diselesaikan dengan menutup jendela.

Asap Beracun Tidak Memilih Korban

Ketika sampah rumah tangga dibakar, bahan yang terbakar dapat mencakup plastik, kertas, kemasan makanan, kain, dan berbagai material lainnya.

Pembakaran terbuka dapat menghasilkan partikulat halus, karbon monoksida, senyawa organik berbahaya, serta polutan lain bergantung pada jenis sampah dan kondisi pembakaran.

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA juga menjelaskan bahwa pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka dapat menghasilkan dioksin dan berbagai zat berbahaya. US EPA

Karena itu, kebiasaan membakar sampah tidak hanya berdampak pada orang yang menyalakan api.

Tetangga, anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan juga dapat terpapar polusi yang dihasilkan.

Anak-Anak dan Lansia Bisa Lebih Rentan

Anak-anak masih mengalami perkembangan organ tubuh, termasuk sistem pernapasan. Sementara itu, sebagian lansia memiliki kondisi kesehatan yang membuat mereka lebih rentan terhadap paparan polusi udara.

Ketika kebiasaan membakar sampah berlangsung di lingkungan padat penduduk, kelompok rentan dapat menghadapi paparan tanpa memiliki kendali terhadap sumbernya.

Seorang anak tidak bisa memilih kualitas udara di sekitar rumahnya. Begitu pula orang sakit yang sedang beristirahat.

Situasi ini memperlihatkan betapa tidak adilnya pencemaran yang dilakukan seseorang tetapi dampaknya harus ditanggung banyak orang.

Mengapa Kebiasaan Membakar Sampah Jarang Ditindak Tegas?

Pertanyaan paling penting bukan lagi apakah pembakaran sampah terbuka berbahaya. Bukti ilmiah dan dasar hukumnya sudah tersedia.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kebiasaan membakar sampah masih terus ditemukan meskipun aturan telah dibuat.

Tidak tersedia satu data nasional yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pelanggaran pembakaran sampah selalu dibiarkan tanpa tindakan.

Namun, lemahnya pengawasan, kesulitan pembuktian, keterbatasan layanan persampahan, dan perbedaan penegakan antarwilayah merupakan persoalan yang layak diperiksa.

Teguran Saja Tidak Selalu Memberikan Efek Jera

Teguran dapat menjadi langkah awal penegakan aturan, terutama ketika pelanggaran baru ditemukan dan masih memungkinkan dilakukan pembinaan.

Namun, jika seseorang terus mengulangi tindakan yang sama, teguran tanpa tindak lanjut berisiko kehilangan pengaruhnya.

Dalam menghadapi kebiasaan membakar sampah, pemerintah daerah perlu memiliki prosedur yang jelas mengenai kapan pembinaan dilakukan dan kapan sanksi diterapkan.

Penegakan hukum juga harus proporsional. Pelanggaran pertama yang segera dihentikan tentu dapat memerlukan penanganan berbeda dari pembakaran berulang yang menimbulkan bahaya serius.

Yang tidak boleh terjadi adalah aturan hanya menjadi tulisan tanpa pelaksanaan.

Tetangga Sering Enggan Melapor

Persoalan lain dari kebiasaan membakar sampah adalah hubungan sosial di lingkungan permukiman.

Sebagian warga mungkin enggan menegur karena takut menimbulkan pertengkaran. Ada pula yang khawatir dianggap tidak menghormati tetangga atau membuat suasana lingkungan menjadi tidak nyaman.

Akibatnya, gangguan yang sebenarnya terjadi berulang kali hanya dibicarakan secara pribadi.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya saluran pengaduan yang aman, mudah digunakan, dan memiliki tindak lanjut yang dapat dipantau.

Masyarakat seharusnya tidak perlu menghadapi konflik pribadi hanya untuk memperoleh hak menghirup udara yang lebih bersih.

Pemerintah Juga Harus Menyediakan Solusi

Mengkritik kebiasaan membakar sampah tidak berarti mengabaikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sistem pengelolaan sampah.

Jika suatu wilayah tidak memiliki layanan pengangkutan yang memadai, masyarakat dapat menghadapi kesulitan mengelola limbah rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Regulasi ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan sistem persampahan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. JDIH Kemenkoinfra

Penegakan hukum yang baik harus berjalan bersama penyediaan fasilitas.

Tidak masuk akal apabila warga hanya diminta berhenti membakar tanpa memperoleh akses terhadap pengelolaan sampah yang layak.

Sebaliknya, keberadaan layanan pengangkutan juga tidak membenarkan warga yang tetap memilih membakar sampah sembarangan.

Kebiasaan Membakar Sampah dan Ancaman Kebakaran Permukiman

Selain menghasilkan polusi, pembakaran terbuka juga menimbulkan risiko api menyebar ke lingkungan sekitar.

Api dapat merambat melalui rumput kering, dedaunan, benda mudah terbakar, atau material lain yang berada dekat lokasi pembakaran.

Risiko tersebut membuat kebiasaan membakar sampah semakin berbahaya ketika dilakukan di permukiman padat atau saat kondisi lingkungan kering.

Pada Juli 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengingatkan bahwa pembakaran sampah terbuka yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan meningkatkan risiko kebakaran. ANTARA News Banten

Peringatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembakaran sampah bukan sekadar perdebatan mengenai bau asap.

Ada potensi ancaman keselamatan yang harus diperhitungkan.

Api Kecil Tidak Selalu Berarti Risiko Kecil

Orang yang terbiasa membakar sampah mungkin merasa mampu mengendalikan api karena telah melakukannya berkali-kali.

Namun, pengalaman sebelumnya tidak menjamin kejadian berikutnya akan selalu aman.

Angin dapat berubah arah. Material yang terbakar dapat menyebarkan bara. Kondisi lingkungan juga bisa berbeda dari hari sebelumnya.

Karena itu, kebiasaan membakar sampah tidak layak dibenarkan hanya dengan alasan bahwa selama ini tidak pernah terjadi kebakaran.

Pencegahan justru diperlukan sebelum kerugian muncul, bukan setelah rumah atau lingkungan mengalami kerusakan.

Cara Melaporkan Kebiasaan Membakar Sampah yang Mengganggu

Warga yang terganggu oleh pembakaran sampah dapat menggunakan jalur pengaduan resmi tanpa harus langsung terlibat pertengkaran dengan pelaku.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mencatat lokasi, waktu kejadian, frekuensi pembakaran, dan dampak yang dirasakan.

Apabila aman dan tidak melanggar privasi, dokumentasi berupa foto atau video dapat membantu menjelaskan kejadian kepada petugas.

Laporan mengenai kebiasaan membakar sampah dapat disampaikan kepada pengurus lingkungan, pemerintah kelurahan, dinas lingkungan hidup, atau Satpol PP sesuai kewenangan dan mekanisme pengaduan daerah.

Jika terdapat api yang mengancam keselamatan atau berpotensi menyebar, layanan pemadam kebakaran setempat perlu segera dihubungi.

Jangan Menghadapi Pelaku dengan Kekerasan

Merasa kesal karena rumah terus-menerus dipenuhi asap merupakan reaksi yang dapat dipahami.

Namun, menghadapi kebiasaan membakar sampah dengan ancaman, perusakan barang, atau kekerasan hanya berpotensi menciptakan persoalan hukum baru.

Gunakan komunikasi yang tegas dan jelas apabila situasinya aman. Jika teguran tidak berhasil, pilih mekanisme pengaduan resmi.

Tujuan pelaporan bukan mempermalukan seseorang, melainkan menghentikan tindakan yang mengganggu kesehatan dan keselamatan.

Solusi Menghentikan Kebiasaan Membakar Sampah di Lingkungan Rumah

Menghentikan pembakaran sampah membutuhkan perubahan perilaku sekaligus dukungan fasilitas pengelolaan yang memadai.

Sampah organik seperti sisa sayuran dan dedaunan dapat dikelola melalui pengomposan apabila kondisi dan fasilitas memungkinkan.

Material anorganik yang masih memiliki nilai guna dapat dipilah untuk digunakan kembali atau disalurkan ke layanan daur ulang.

Mengurangi kebiasaan membakar sampah juga memerlukan jadwal pengangkutan yang jelas serta tempat penampungan yang tidak menimbulkan gangguan baru.

Solusi tersebut tidak selalu mudah diterapkan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan dan layanan.

Namun, kesulitan teknis seharusnya menjadi alasan memperbaiki sistem, bukan mempertahankan pencemaran.

Edukasi Harus Diikuti Penegakan Hukum

Kampanye mengenai bahaya pembakaran sampah tetap diperlukan, tetapi edukasi saja tidak cukup untuk menghadapi pelanggaran berulang.

Dalam mengatasi kebiasaan membakar sampah, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mengetahui larangan, memahami alternatif pengelolaan, dan memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran.

Ketika pembinaan tidak berhasil, penegakan sanksi sesuai aturan dapat menjadi langkah berikutnya.

Penegakan tersebut harus konsisten, transparan, dan tidak membeda-bedakan pelaku berdasarkan hubungan sosial atau kedudukan.

Aturan lingkungan akan sulit dihormati apabila masyarakat melihat bahwa pelanggaran terus terjadi tanpa konsekuensi yang jelas.

Kebiasaan Membakar Sampah Harus Berhenti, Bukan Terus Dimaklumi

Ada perbedaan besar antara tidak mengetahui dampak suatu tindakan dan tetap melakukannya setelah memahami risikonya.

Orang yang belum memperoleh informasi mengenai bahaya pembakaran sampah membutuhkan edukasi. Namun, mereka yang berulang kali mengabaikan teguran dan tetap mencemari lingkungan perlu menghadapi penanganan yang lebih tegas sesuai hukum.

Membiarkan kebiasaan membakar sampah hanya karena pelakunya tetangga sendiri bukan solusi. Sikap tersebut justru dapat membuat gangguan berlangsung tanpa batas.

Pemerintah juga tidak boleh berhenti pada pemasangan spanduk larangan atau penyampaian imbauan. Pengawasan, pelayanan persampahan, dan tindak lanjut laporan harus berjalan bersama.

Undang-undang telah memberikan dasar untuk mengatur pembakaran sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Pada akhirnya, kebiasaan membakar sampah bukan persoalan sepele tentang cara membersihkan halaman. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, hak atas lingkungan yang baik, keselamatan permukiman, dan penghormatan terhadap hukum.

Membakar sampah sembarangan mungkin terlihat sebagai jalan pintas paling mudah. Namun, ketika kemudahan seseorang dibayar dengan udara kotor yang harus dihirup orang lain, tindakan itu jelas bukan solusi yang cerdas.

Masyarakat membutuhkan lingkungan yang bersih, bukan sekadar halaman yang terlihat bersih karena seluruh sampahnya sudah berubah menjadi asap.

Referensi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dasar hukum larangan pembakaran sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta pengaturan sanksi melalui peraturan daerah. Baca sumber

Pemerintah Republik Indonesia — Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Ketentuan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Baca sumber

World Health Organization — Open Waste Burning: Sectoral Solutions for Air Pollution and Health, 2025. Kajian mengenai pencemaran udara dan risiko kesehatan akibat pembakaran sampah terbuka. Baca sumber

United States Environmental Protection Agency — Human Health, Backyard Burning. Penjelasan mengenai partikulat, dioksin, dan zat berbahaya yang dapat dihasilkan dari pembakaran sampah rumah tangga. Baca sumber

Aerosol and Air Quality Research — Potential Risks of Open Waste Burning at the Household Level: A Case Study of Semarang, Indonesia, 2023. Penelitian mengenai praktik pembakaran sampah terbuka, emisi, dan potensi risiko kesehatan di Semarang. Baca sumber

ANTARA News Banten — DLH Tangerang: Pembakaran Sampah Terbuka Berkonsekuensi Hukum, 11 Juli 2026. Pemberitaan mengenai peringatan pemerintah daerah tentang bahaya pembakaran sampah dan konsekuensi hukumnya. Baca sumber

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum — Aturan Baru Sanksi bagi Warga Depok yang Suka Bakar Sampah Sembarangan, 8 September 2026. Penjelasan mengenai aturan dan sanksi pembakaran sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025. Baca sumber

Categories:

Related Posts :-