Menjelang 28 agustus demo nasional terbesar 2025

Tanggal 28 agustus mungkin adalah tanggal yang Dinanti Banyak Pihak bukan hanya di indonesia, internasional akan meliputi dan memperhatikan.

Tanggal 28 Agustus 2025 menjadi salah satu momentum penting dalam pergerakan buruh Indonesia. Ribuan buruh dari berbagai daerah, khususnya kawasan industri di Jabodetabek, dijadwalkan akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini juga akan berlangsung serentak di 38 provinsi dan puluhan kota industri besar, menjadikannya salah satu aksi nasional terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Rencana aksi ini tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari keresahan panjang terkait kebijakan ketenagakerjaan, regulasi outsourcing, sistem pengupahan, serta sejumlah isu ekonomi dan politik yang dianggap merugikan kaum pekerja. Dengan membawa tema HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), demo 28 Agustus diharapkan menjadi penegasan sikap buruh terhadap pemerintah dan DPR agar lebih berpihak pada pekerja.

Latar Belakang: Dari UU Cipta Kerja hingga Persoalan Upah

Akar dari kemarahan buruh dapat ditelusuri sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 2020. Salah satu turunannya, yakni PP No. 35 Tahun 2021, dianggap membuka jalan bagi praktik outsourcing di hampir semua sektor, termasuk pekerjaan inti di BUMN. Padahal, sebelumnya outsourcing hanya diperbolehkan pada jenis pekerjaan penunjang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian kerja, rendahnya jaminan kesejahteraan, dan melemahkan posisi tawar buruh.

Selain isu outsourcing, kebijakan upah minimum juga menjadi pemicu utama. Buruh menuntut kenaikan UMN (Upah Minimum Nasional) sebesar 8,5–10,5% untuk 2026. Formula kenaikan ini didasarkan pada prediksi inflasi sebesar 3,26% serta pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2%. Tuntutan ini disuarakan agar daya beli buruh tetap terjaga, mengingat biaya hidup di kota-kota besar semakin tinggi.

Enam Tuntutan Utama Buruh

Dalam aksi 28 Agustus 2025, buruh mengusung enam tuntutan besar yang dikemas dalam tema HOSTUM:

Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
Buruh mendesak agar praktik outsourcing dihentikan, terutama pada pekerjaan inti. Mereka menilai sistem ini hanya menguntungkan perusahaan dengan meminimalisir biaya tenaga kerja, namun mengorbankan hak pekerja untuk mendapatkan kepastian kerja.
Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat seiring dengan fluktuasi ekonomi global dan digitalisasi industri. Buruh menuntut pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk memantau dan menindak perusahaan yang melakukan PHK massal tanpa dasar kuat.
Reformasi Pajak Perburuhan
Tuntutan pajak menjadi isu yang cukup detail. Buruh meminta:
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp7,5 juta/bulan.
- Pajak atas pesangon, THR, dan JHT dihapus.
- Hapus diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah.
Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
Buruh menilai omnibus law mempermudah kepentingan investor namun melemahkan perlindungan buruh. Mereka meminta RUU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja, bukan pengusaha.
Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi
Isu ini menunjukkan bahwa buruh tidak hanya fokus pada persoalan upah, melainkan juga korupsi yang dianggap menggerogoti anggaran negara.
Revisi RUU Pemilu untuk Redesain Sistem 2029
Tuntutan ini menandakan buruh ingin ikut memengaruhi desain demokrasi, bukan sekadar isu perburuhan. Mereka mendorong sistem pemilu yang lebih adil, akuntabel, dan tidak didominasi oligarki politik.

Menjelang 28 agustus demo nasional terbesar 2025

Rencana Aksi: Waktu, Titik, dan Skala

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai serikat pekerja, aksi akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan diperkirakan berlangsung selama 4–6 jam. Titik kumpul utama berada di kawasan Gedung DPR RI Senayan dan Istana Negara, sedangkan di daerah lain aksi akan difokuskan pada kantor gubernur, kantor bupati/walikota, atau kawasan industri strategis.

Ribuan massa diperkirakan datang dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta. Di luar Jabodetabek, buruh di kota-kota industri seperti Surabaya, Medan, Makassar, dan Batam juga akan menggelar aksi serupa.

Dampak Lalu Lintas dan Antisipasi Keamanan

Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di jalan utama. Jalan menuju Senayan, Thamrin, dan Sudirman menjadi fokus pengalihan arus. TransJakarta juga akan menyesuaikan rute secara situasional.

Petugas gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat umum tidak perlu khawatir, karena aparat akan memastikan aksi berjalan damai. Namun, melihat pengalaman sebelumnya pada demo 25 Agustus 2025, di mana sempat terjadi kericuhan di depan DPR, pihak keamanan kini lebih waspada.

Perpecahan Sikap Serikat Pekerja

Menariknya, meskipun banyak serikat buruh terlibat, KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dengan anggota sekitar 3 juta orang tidak akan ikut turun ke jalan. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyatakan pihaknya lebih memilih dialog dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Menurutnya, demonstrasi seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan langkah utama.

Perbedaan sikap ini menegaskan adanya fragmentasi dalam gerakan buruh Indonesia. Di satu sisi, sebagian memilih jalan konfrontatif di jalanan. Di sisi lain, ada yang mengedepankan lobi politik dan negosiasi.

Analisis: Mengapa Demo Ini

Penting?

Ada beberapa alasan mengapa aksi 28 Agustus 2025 dianggap krusial:

Momentum Politik Menjelang 2029
Dengan adanya tuntutan revisi RUU Pemilu, buruh jelas ingin menegaskan eksistensinya dalam peta politik nasional. Mereka tidak hanya menuntut hak-hak ekonomi, tetapi juga ingin ikut menentukan arah demokrasi.
Tekanan Ekonomi Pasca Pandemi dan Krisis Global
Buruh menghadapi biaya hidup yang naik, sementara upah riil stagnan. Jika tidak ada koreksi kebijakan, kesenjangan ekonomi bisa semakin melebar.
Simbol Persatuan Buruh
Meskipun ada perpecahan antarserikat, aksi ini tetap menunjukkan bahwa ribuan buruh dari berbagai daerah mampu bergerak bersama dalam isu-isu strategis.
Isu Korupsi dan Pajak
Dengan memasukkan isu pajak dan pemberantasan korupsi, buruh memperluas basis tuntutan mereka. Ini bisa menarik simpati masyarakat yang lebih luas.

Proyeksi Dampak Sosial dan Ekonomi

Jika aksi berjalan damai, maka dampaknya bisa berupa tekanan politik yang signifikan terhadap pemerintah dan DPR. Namun, jika terjadi kericuhan, bukan tidak mungkin isu utama buruh akan tenggelam oleh pemberitaan soal keamanan.
Dari sisi ekonomi, aksi ini bisa menimbulkan gangguan sementara pada lalu lintas dan distribusi barang di kota-kota industri. Namun, dampak jangka panjang lebih penting: apakah tuntutan buruh akan mendorong perubahan kebijakan upah, sistem outsourcing, dan pajak.

NarcSp Awareness