Krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas bukan sekadar isu teoretis—ini realitas yang mempengaruhi 272 juta anak dan remaja tidak bersekolah secara global pada 2023, naik 21 juta dari estimasi sebelumnya menurut UNESCO 2025 Dashboard. Seperempat miliar anak dan remaja tetap di luar sekolah di seluruh dunia, dengan progres yang stagnan sejak 2015. Di Indonesia, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan gambaran kompleks tentang aksesibilitas pendidikan.
Yang mengkhawatirkan, data terbaru UNESCO GEM Report 2025 mengonfirmasi 179 juta anak tidak bersekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah di negara-negara mitra GPE, dengan hampir tiga perempat populasi anak tidak bersekolah terkonsentrasi di Asia Tengah-Selatan (34%) dan Afrika Sub-Sahara (39%). Namun ada momentum positif: berbagai intervensi sistemik mulai menunjukkan hasil terukur untuk perbaikan 2026.
Data UNESCO Terkini: 272 Juta Anak Tidak Bersekolah
Krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas dimulai dengan pemahaman data faktual. Menurut dashboard baru 2025, jumlah anak tidak bersekolah di seluruh dunia mencapai 272 juta, peningkatan 21 juta dibanding estimasi sebelumnya yang dipublikasikan Oktober 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh estimasi demografi baru dari United Nations Population Division yang menunjukkan kenaikan hampir 50 juta dalam total populasi usia sekolah.
Alasan utama kenaikan adalah progres yang tidak memadai: data terkini mengonfirmasi tidak cukup progres telah dibuat untuk mendaftarkan anak ke sekolah, menghasilkan tambahan 8 juta peningkatan populasi tidak bersekolah. Di Afghanistan, setelah perubahan rezim Agustus 2021, angka tidak bersekolah meningkat signifikan dari 46% menjadi 53% di antara anak usia sekolah dasar, dan sejak 2023 anak perempuan dilarang menghadiri sekolah menengah.
Secara global, 16% anak dan remaja tidak menghadiri sekolah. Di tingkat pendidikan dasar, 1 dari 10 anak di seluruh dunia tidak bersekolah. 122 juta, atau 48% dari populasi tidak bersekolah adalah anak perempuan dan perempuan muda. National Center for Research on Civil Rights Remedies menyoroti bahwa ketidaksetaraan sistemik dalam akses pendidikan memperburuk siklus kemiskinan lintas generasi.
Indonesia 2025: Literasi 96,67% Namun Kesenjangan Tetap Lebar
Data Indonesia menunjukkan paradoks dalam konteks krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas. Menurut BPS-Statistics Indonesia, angka literasi di Indonesia adalah 96,67% pada 2025, dengan persentase buta huruf 3,33%. Namun angka agregat ini menyembunyikan kesenjangan geografis dan demografis yang ekstrem.
Dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas, 8 individu belum menyelesaikan sekolah dasar, dan 3 individu tidak pernah bersekolah menurut BPS dalam Statistik Pendidikan 2025. Yang lebih memprihatinkan, mayoritas penyandang disabilitas masih memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu setara sekolah dasar atau lebih rendah (73,77%).
Disparitas urban-rural juga mencolok: di daerah perkotaan, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi mencapai 14,33%, sementara di daerah pedesaan hanya 6,03%—persentase penduduk di daerah perkotaan yang menyelesaikan pendidikan tinggi bahkan dua kali lipat dari penduduk di daerah pedesaan. Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk populasi Indonesia usia 25 tahun ke atas pada 2025 mencapai 9,07 tahun, menunjukkan peningkatan namun tidak merata di 38 provinsi.
Disparitas Ekstrem: Kesenjangan 17 Kali Lipat Papua vs Yogyakarta
Krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas paling nyata dalam data disparitas regional yang mengejutkan. Tingkat anak tidak bersekolah di tingkat SMP berkisar dari 1,3 persen di Yogyakarta hingga 22 persen di Papua—perbedaan 17 kali lipat antara wilayah termiskin dan terkaya di Indonesia.
Data Bappenas dalam Indonesian Education Roadmap 2025-2045 yang diluncurkan Oktober 2024 mengungkap fakta mengkhawatirkan: lebih dari 29.000 desa/kelurahan di Indonesia tidak memiliki fasilitas PAUD. Anak-anak dari keluarga termiskin 5 kali lebih mungkin tidak bersekolah dibanding dari keluarga terkaya, menunjukkan bagaimana faktor ekonomi menentukan akses pendidikan.
Afrika Sub-Sahara menyumbang hampir 30% dari semua anak tidak bersekolah secara global, dengan 1 dari 5 anak Afrika tidak menghadiri sekolah (19,7%). Indonesia menghadapi tantangan serupa di wilayah timur, dimana infrastruktur pendidikan masih sangat terbatas dan akses ke sekolah berkualitas menjadi privilege, bukan hak dasar.
Kesenjangan Digital: 104.000 Sekolah Tanpa Koneksi Internet
Teknologi menciptakan kesenjangan baru dalam krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas. Data 2025 menunjukkan 104.000 sekolah tetap tidak terhubung secara digital, sementara hanya 47% keluarga Indonesia memiliki perangkat digital yang memadai untuk pembelajaran online. Dengan populasi 73,7 juta, 26,3 persen penduduk Indonesia masih tidak memiliki akses internet.
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) meningkat dari 74,69% pada 2021 menjadi 80,29% pada 2025 menurut BPS, namun AKS di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah pedesaan dengan perbedaan persentase sekitar 5,12 poin persentase. Sebanyak 80,29% anak yang mengikuti kelas 1 SD/sederajat sebelumnya telah mengikuti pendidikan prasekolah seperti TK/RA/BA dan program PAUD sejenis lainnya pada 2025.
Pemerintah menargetkan menghubungkan 300.000 sekolah ke internet pada akhir 2025, dengan alokasi anggaran IDR 17 triliun hingga akhir 2023 untuk produk TIK dalam pendidikan. Namun estimasi menunjukkan diperlukan investasi Rp 45 triliun untuk menutup kesenjangan infrastruktur digital pendidikan nasional—gap pembiayaan yang signifikan.
Roadmap Konkret 2025-2045: Target Terukur Berbasis Data
Harapan konkret untuk krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas datang dari Indonesian Education Roadmap 2025-2045 yang diluncurkan Bappenas Oktober 2024 dengan target spesifik dan baseline data yang jelas. Roadmap ini menjadi panduan sistematis untuk transformasi pendidikan Indonesia dengan monitoring berbasis bukti.
Jika negara-negara berada di jalur yang tepat untuk mencapai target nasional 2030: 6 juta lebih banyak anak akan berada di pendidikan anak usia dini, 58 juta lebih banyak anak, remaja dan pemuda akan bersekolah, dan 1,7 juta lebih banyak guru sekolah dasar akan dilatih. Target ini menunjukkan skala intervensi yang diperlukan untuk mencapai pemerataan pendidikan berkualitas.
Kesenjangan pembiayaan untuk negara-negara mencapai target SDG 4 mereka totalnya US$ 100 miliar setiap tahun dan sangat mendesak untuk diisi. UNESCO mengadvokasi agar negara mengalokasikan minimal 4 hingga 6% dari PDB dan minimal 15 hingga 20% dari total pengeluaran publik untuk pendidikan—standar yang masih belum dicapai banyak negara.
Platform Digital Terintegrasi: Monitoring Real-Time
Krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas memerlukan sistem monitoring berbasis data yang robust. Data yang digunakan dalam Rapor Pendidikan 2025 berasal dari Asesmen Nasional 2024, mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur literasi dan numerasi siswa, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Platform konkret yang diimplementasikan termasuk Platform Merdeka Mengajar untuk kompetensi guru, Rapor Pendidikan untuk insights berbasis data, ARKAS untuk sistem penganggaran digital, dan SIPLah untuk proses procurement sekolah. Education Report sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas diharapkan dimanfaatkan optimal oleh semua stakeholder untuk menentukan prioritas peningkatan kualitas pendidikan.
Pustekkom sebagai pusat TIK pemerintah untuk pendidikan memimpin proyek pengembangan infrastruktur, memperluas sumber pembelajaran digital, meningkatkan konektivitas sekolah, dan membangun framework regulatori yang mendorong inovasi sambil menjaga standar kualitas. Utilisasi Education Report oleh daerah baru mencapai 51,47%, menunjukkan perlunya penguatan diseminasi data untuk perencanaan berbasis bukti.
Prinsip SUCCESS: Panduan World Bank untuk Skalabilitas
Panduan baru dari tim Pendidikan Asia Selatan World Bank menetapkan enam prinsip untuk menskalakan intervensi guna mengurangi learning poverty, diringkas dalam akronim SUCCESS dalam konteks krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas. Prinsip ini ditarik dari bukti global, wawasan operasional, dan sains implementasi.
Kunci keberlanjutan adalah pembiayaan yang ekstend melampaui siklus proyek individual, memilih intervensi cost-effective, menyederhanakan model delivery, membangun delivery ke dalam sistem reguler, dan merencanakan mekanisme pembiayaan jangka panjang sejak awal. Approach multi-sektoral juga krusial: memastikan semua anak dapat belajar memerlukan sanitasi yang lebih baik, kesehatan dan nutrisi yang ditingkatkan, dan perlindungan sosial yang lebih kuat untuk keluarga rentan.
UIS telah menambahkan 808.330 data poin nasional ke database-nya, mewakili peningkatan 19% dalam February 2025 UIS Data Refresh. Ekspansi database global pendidikan ini memungkinkan monitoring lebih komprehensif dan identifikasi gap secara real-time untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
Fakta Mengejutkan: Anak di Zona Konflik 3x Lebih Rentan
Data terbaru mengungkap dimensi kritis dalam krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas. Satu dari tiga anak yang tinggal di negara konflik atau rapuh di seluruh dunia tidak bersekolah pada 2024, yang tiga kali lipat angka anak secara global yang kehilangan pendidikan menurut analisis baru Save the Children.
Sekitar 103 juta anak usia sekolah—atau satu dari tiga—yang tinggal di 34 negara yang diklasifikasikan oleh World Bank sebagai terdampak konflik atau rapuh kehilangan pendidikan pada 2024. Di Sudan, 17,4 juta anak tidak bersekolah di tengah konflik yang dimulai April 2023. Di Gaza, dimana 96% bangunan sekolah rusak atau hancur akibat serangan udara Israel sejak Oktober 2023, semua 625.000 anak usia sekolah terdampak.
Secara global sekitar 251 juta anak tidak bersekolah menurut UNESCO, telah terdorong keluar dari pendidikan oleh bencana iklim, kemiskinan, konflik, disabilitas dan ketidaksetaraan gender. Fakta ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan global bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga stabilitas keamanan dan perlindungan sosial.
Pembiayaan Inovatif: Menutup Gap US$ 100 Miliar
Fakta keras dalam krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas: empat dari sepuluh negara menghabiskan kurang dari 4% dari PDB mereka untuk pendidikan, yang berada di bawah level yang direkomendasikan dan tidak cukup untuk memenuhi target pendidikan menurut UNESCO Global Education Monitoring Report 2024.
33% anak usia sekolah dan pemuda di negara berpenghasilan rendah tidak bersekolah, dibandingkan hanya 3% di negara berpenghasilan tinggi. Kesenjangan pembiayaan ini menciptakan disparitas akses yang semakin melebar. Indonesia mengalokasikan IDR 17 triliun hingga akhir 2023 untuk belanja produk TIK dalam pendidikan, namun masih ada gap signifikan.
Pendekatan inovatif pembiayaan seperti Global Partnership for Education (GPE) Multiplier dikutip sebagai contoh memperluas dampak dana yang tersedia. UNESCO, dalam sinergi dengan G20 yang diketuai Brasil, menyerukan negara-negara anggota untuk memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif seperti debt-for-education swaps—platform di mana negara yang terbebani tingkat utang tidak berkelanjutan dapat menegosiasikan konversi menjadi investasi untuk pendidikan.
Baca Juga 10 Fakta Penting HAM Indonesia 2025
Data Menunjukkan Momentum Nyata Menuju 2026
Krisis global pendidikan 2025 harapan perbaikan 2026 pemerataan berkualitas menuntut aksi berbasis data dan evidence. Fakta terverifikasi menunjukkan: 272 juta anak global tidak bersekolah (naik 21 juta), Indonesia punya literasi 96,67% namun kesenjangan ekstrem tetap ada dengan disparitas 17 kali lipat antara Yogyakarta (1,3%) dan Papua (22%), serta 104.000 sekolah tanpa internet yang menciptakan divide digital.
Target 2026 konkret dan terukur: menghubungkan 300.000 sekolah ke internet, meningkatkan utilisasi Education Report dari 51,47% ke level optimal, mengimplementasikan Indonesian Education Roadmap 2025-2045 dengan monitoring berbasis bukti, dan menutup kesenjangan pembiayaan US$ 100 miliar global. Kuncinya bukan janji kosong, tapi monitoring real-time dengan 808.330 data poin baru di database UNESCO (peningkatan 19%) dan akuntabilitas berbasis bukti.
Pertanyaan kritis untuk kamu: Dari 7 data faktual terverifikasi di atas (272 juta anak tidak bersekolah, disparitas 17x Papua vs Yogyakarta, 29.000 desa tanpa PAUD, 104.000 sekolah tanpa internet, anak di zona konflik 3x lebih rentan, gap pembiayaan US$ 100 miliar, dan 808.330 data poin baru UNESCO), mana yang paling mengejutkan dan bagaimana kamu bisa menggunakan informasi ini untuk mendorong akuntabilitas di komunitasmu? Mari kita gunakan data bukan hanya untuk diskusi, tapi untuk aksi nyata menuju pendidikan setara 2026.
