Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini bukan lagi sekadar wacana—ini realitas dengan data yang mengejutkan. Berdasarkan Global Gender Gap Report 2025 dari World Economic Forum (WEF), Indonesia mendapat skor 0,692 dan berada di peringkat 97 dunia. Di kawasan ASEAN sendiri, Indonesia menempati posisi ke-7 dari 10 negara—kalah dari Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, dan Laos.
Tapi ini bukan cerita tanpa harapan. Data BPS menunjukkan Gender Inequality Index (GII) Indonesia terus membaik, turun menjadi 0,421 pada 2025, menandakan perbaikan konsisten dalam kesetaraan gender. Di sisi pendidikan, Tingkat Partisipasi Kasar (TPK) pendidikan tinggi perempuan mencapai 30,4%, hanya sedikit di bawah laki-laki di angka 31,6% pada 2023.
Tapi masih ada pekerjaan besar yang menanti. Data BPS 2024 mencatat lebih dari 17,8 juta warga Indonesia adalah penyandang disabilitas, dan sepertiga belum menamatkan pendidikan dasar. Untuk siswa disabilitas, hanya 2,8 persen dari 17,9 juta penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Kenapa Gen Z harus peduli? Kalian adalah generasi yang akan memimpin perubahan ini. Mari kita bedah 7 aspek krusial tentang Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini dengan data faktual dan terkini:
Posisi Indonesia dalam Kesetaraan Gender Pendidikan 2025-2026
Mari kita mulai dengan fakta: Indonesia berada di peringkat 97 dari 148 negara dalam Global Gender Gap Index 2025 dengan skor 0,692. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya—peringkat Indonesia turun 13 posisi dengan pengurangan 0,011 poin dibanding 2023.
Apa artinya angka ini? Skor 0-1 menggambarkan kesenjangan gender, dengan 1 berarti kesetaraan penuh. Indonesia masih memiliki gap 30,8% untuk mencapai kesetaraan sempurna.
Indonesia paling baik dalam capaian pendidikan dengan nilai 0,978, diikuti kesehatan dan kelangsungan hidup dengan nilai 0,968. Namun, kesempatan dan partisipasi ekonomi di angka 0,668, serta pemberdayaan politik yang terburuk dengan nilai hanya 0,153 menjadi pekerjaan rumah besar.
Perbandingan ASEAN menunjukkan realitas yang menarik: Filipina menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara dengan 0,781 poin (peringkat 20 global), diikuti Singapura dengan 0,748 poin (peringkat 47 global), dan Thailand dengan 0,728 poin (peringkat 66 global).
Catatan Penting: Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen melalui kolaborasi lintas kementerian untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi perempuan berkembang dan berkontribusi, seperti yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Perempuan 2025.
Fakta positif: Human Development Index (HDI) Indonesia 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan progres berkelanjutan dalam pembangunan manusia termasuk aspek pendidikan.
Realitas Pendidikan Inklusif untuk Siswa Disabilitas
Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini menghadapi tantangan besar dalam aspek disabilitas. Mari kita lihat data aktualnya:
Berdasarkan laporan Kemendikdasmen per Oktober 2025, terdapat sekitar 245,3 ribu peserta didik dengan disabilitas dari semua jenjang di Indonesia, dengan Jawa Barat memiliki jumlah terbanyak yaitu 38,1 ribu.
Breakdown jenjang pendidikan menunjukkan: Peserta didik disabilitas terbanyak berada pada jenjang pendidikan menengah dengan sekitar 151,7 ribu peserta didik, sementara 6,9 ribu anak disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan berbasis masyarakat.
Data mengejutkan tentang akses: Menurut laporan Statistik Pendidikan 2024 dari BPS, 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dibandingkan hanya 5,04% kelompok non-disabilitas.
Ketimpangan berlapis: Sebanyak 48,21% penyandang disabilitas berpendidikan SD atau lebih rendah, sementara kelompok non-disabilitas dengan tingkat pendidikan sama hanya 27,84%.
Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penyandang disabilitas usia 4-18 tahun hanya mencapai 58,06 persen, meskipun naik 1,68 persen dari 2024.
Infrastruktur masih kurang: Per Desember 2023, dari 40.164 satuan pendidikan formal yang memiliki pelajar disabilitas, hanya 14,83% yang memiliki guru pembimbing khusus. Lebih parah lagi, hanya terdapat 2.379 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia, dengan 41,19% atau 980 sekolah masih terpusat di Jawa.
Gap guru dan siswa: Pertumbuhan peserta didik disabilitas 2021-2024 mencapai 12%, sementara pertumbuhan guru di periode yang sama hanya 3%—menunjukkan ketidakseimbangan yang mengkhawatirkan.
Di perguruan tinggi: Dari 4.593 perguruan tinggi di Indonesia, terdapat 291 kampus yang menerima mahasiswa disabilitas, namun dari jumlah itu hanya 71 kampus yang mempunyai Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Kesenjangan Gender dalam Bidang STEM di Indonesia
Bicara tentang Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini, kita tidak bisa mengabaikan realitas di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Data UNESCO sangat jelas: Data UNESCO dalam ILO Juni 2020 menyebut perempuan Indonesia yang lulus dari pendidikan STEM mencapai 37 persen, masih lebih rendah dibanding lulusan laki-laki 63 persen.
Di dunia kerja lebih timpang: UNESCO Institute of Statistics mencatat hanya 30% perempuan bekerja di bidang STEM.
Mengapa ini terjadi? Hasil penelitian UNESCO menunjukkan 50 persen perempuan kurang tertarik bekerja di bidang STEM karena kuatnya dominasi laki-laki, dan 61 persen perempuan mempertimbangkan stereotipe gender saat mencari kerja.
Dari pendidikan dasar: Global Review of Gender Report 2017 dari WEF menunjukkan lulusan jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia adalah 13,1 persen laki-laki dan 6,7 persen perempuan, sedangkan jurusan Manufacturing, Engineering dan Construction, perempuan mengisi 6,4 persen dan laki-laki 12,5 persen.
Persepsi sosial masih kuat: Menurut studi UNESCO 2015, rendahnya jumlah pekerja perempuan di bidang STEM tidak terlepas dari persepsi umum bahwa pekerjaan di bidang ini dianggap tidak sesuai untuk perempuan.
Dampak ekonomi signifikan: Studi MacKinsey Global Institute memperkirakan upaya menutup kesenjangan gender pada 2025 memiliki potensi tambahan 12 triliun dolar AS terhadap Gross Domestic Product (GDP) global.
Kesenjangan digital juga nyata: Data BPS 2020 menunjukkan persentase penggunaan internet perempuan pada 2022 sebesar 54,70 persen sedangkan laki-laki 60,40 persen.
Inisiatif pemerintah: Kementerian PPPA mendorong perempuan di Indonesia mendalami serta berprofesi di bidang STEM dengan memprakarsai program Kartini Digital-Perempuan Indonesia Berbudaya untuk pemberdayaan digital.
Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Pendidikan
Ini adalah aspek paling gelap dari Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini. Data menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan.
Data terbaru dari KPAI: Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, terdapat 61 anak menjadi korban perundungan di sekolah. Lebih tragis, KPAI melaporkan 25 kasus bunuh diri anak sepanjang 2025, di mana sebagian besar terkait tekanan bullying berkepanjangan.
Kementerian Kesehatan mencatat 2.621 laporan bullying hingga pertengahan 2025, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Kekerasan seksual di kampus sangat mengkhawatirkan: Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2024 ada 4.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sepanjang 2021-2024 terdapat 82 kasus yang dilaporkan.
Data lebih luas: Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020-2024, pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sebanyak 97 kasus—perguruan tinggi menempati urutan pertama dengan 42 kasus (43%), pesantren 17 kasus (17,52%), dan sekolah menengah 16 kasus (16,49%).
Sekitar 83,62% dari kasus kekerasan berbasis gender di pendidikan adalah kekerasan seksual termasuk perkosaan, pencabulan, dan pelecehan.
Kasus yang terekam hanya puncak gunung es: Data KPAI menunjukkan hanya sekitar 10% dari total kasus yang dilaporkan, sementara sisanya terpendam dan tidak mendapatkan penanganan tepat.
Dari Kemen PPPA: Berdasarkan data Kementerian PPPA, ada 29.883 jumlah kasus kekerasan sepanjang 2023, di mana 13.156 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual—jenis kasus tertinggi. Dan menurut data Kemen PPPA per April 2024, terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.
Respons pemerintah: Pada tahun 2024 terdapat 1.724 satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPKS) di kampus. Pemerintah juga menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, memperluas cakupan tidak hanya kekerasan seksual tetapi juga perundungan, diskriminasi, hingga intoleransi.
Program dan Kebijakan Pemerintah Terkini
Pemerintah tidak diam menghadapi tantangan Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini. Berikut program konkret yang sedang berjalan:
Kerangka hukum yang kuat: Implementasi kesetaraan gender di tingkat nasional mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menjamin hak-hak perempuan termasuk cuti melahirkan dan perlindungan dari diskriminasi. Untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.
Target RPJMN 2025-2029: Kemenko PMK diamanatkan mendukung pencapaian Prioritas Nasional IV dengan fokus meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas dari 68,42% pada 2023 menjadi 69% pada 2025, dan mencapai 71% pada 2029.
Program Merdeka Belajar: Program Merdeka Belajar membawa transformasi terhadap ekosistem pendidikan, guru, pedagogik, kurikulum, dan sistem penilaian yang menunjukkan respons positif dalam mendukung partisipasi, kesetaraan, dan membentuk suasana sekolah yang tidak diskriminatif.
Wajib Belajar 12 Tahun: Program wajib belajar 12 tahun memastikan semua anak Indonesia berhak atas akses pendidikan tanpa batasan rasio jumlah murid laki-laki maupun perempuan dalam kebijakan PPDB.
Penghapusan tiga dosa pendidikan: Program penghapusan tiga dosa pendidikan sebagaimana diamanatkan Mendikbud-Ristek merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan.
Data terpadu nasional: Wakil Ketua MPR mendorong ketersediaan satu data valid yang dapat diakses bersama untuk mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang tepat bagi penyandang disabilitas, karena saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk.
Peran Kolaborasi Multi-Stakeholder
Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, bukan hanya pemerintah.
Pemerintah berkomitmen melakukan kolaborasi lintas kementerian seperti dengan Kementerian PPPA, BKKBN, serta berbagai lembaga lainnya termasuk pihak swasta dan komunitas.
Peran organisasi internasional: Program Women at the Center (WAC/PIHAK) dijalankan oleh UNFPA di Indonesia sejak 2023 hingga 2026 dengan dana hibah JPY 998 juta atau sekitar USD 7,13 juta untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen kasus Kekerasan Berbasis Gender dan membangun kesadaran masyarakat.
Tema Hari Perempuan Internasional 2025: Sejalan dengan tema “For ALL women and girls: Rights. Equality. Empowerment”, berbagai organisasi mendorong aksi nyata untuk membuka akses dan peluang setara serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM menjadi kunci dalam mendorong kebijakan inklusif melalui penyelarasan anggaran, integrasi program, dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.
Pendidikan gender: Pelatihan gender tahun 2025 bertujuan meningkatkan kesadaran kesetaraan gender, memfasilitasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan, dan membangun kemampuan menanggulangi ketidaksetaraan gender di berbagai sektor termasuk pendidikan.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini masih menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan strategi komprehensif.
Tantangan struktural: Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, minimnya sanksi tegas, dominasi norma sosial patriarki, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi daerah terutama di daerah terpencil menghambat program pemberdayaan perempuan.
Data Susenas menunjukkan: Data Susenas Maret 2024 menunjukkan 17,2% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas tidak pernah bersekolah, dan hanya 4,24% yang berhasil mencapai pendidikan tinggi.
Inklusivitas belum optimal: Studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024 oleh SETARA Institute menunjukkan skor indikator resiliensi hanya 3,5 poin—terendah—menunjukkan pemerintah belum cukup memberikan mitigasi konflik sosial yang baik dan sistem peringatan dini efektif.
Strategi ke depan yang diperlukan: Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberdayaan perempuan di tingkat lokal, integrasi pendidikan gender dalam kurikulum, sinergi antar pemangku kepentingan, serta alokasi anggaran yang memadai.
Kampanye kesadaran: Kegiatan sosialisasi seperti yang dilaksanakan di SDN 1 Wandanpuro pada November 2025 bertema “Kesetaraan Gender: Pondasi Ruang Tumbuh untuk Masa Depan” mendukung pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 5 (Kesetaraan Gender).
Baca Juga Literasi Digital Gen Z 2025
Data Bicara, Aksi Kita yang Menentukan
Kesetaraan Gender Pendidikan Inklusif 2026 Ini menunjukkan progres sekaligus tantangan nyata. Data menunjukkan Indonesia membuat kemajuan—Gender Inequality Index turun ke 0,421, partisipasi pendidikan tinggi perempuan mendekati laki-laki—namun masih tertinggal di ASEAN dan menghadapi masalah serius dalam pendidikan inklusif disabilitas dan kesenjangan STEM.
Realitas di lapangan keras: 245.300 siswa disabilitas di seluruh jenjang, 61 kasus bullying hingga Oktober 2025, 82 kasus kekerasan seksual di kampus dalam 4 tahun terakhir—bukan angka statistik, tapi cerita nyata yang membutuhkan aksi.
Yang menggembirakan: Pemerintah merespons dengan 1.724 satgas TPKS di kampus, program Merdeka Belajar, target mobilitas disabilitas 2025-2029, dan komitmen kolaborasi multi-stakeholder.
Pertanyaan untuk Gen Z: Dari semua data faktual yang kita lihat—mulai dari posisi Indonesia di peringkat 97 global, 17,85% penyandang disabilitas yang tidak pernah sekolah, hingga hanya 30% perempuan di bidang STEM—mana yang paling menggerakkan hatimu untuk bertindak?
Aksi konkret yang bisa dimulai hari ini:
- Dukung teman disabilitas mendapat aksesibilitas setara di kampus/sekolahmu
- Laporkan kasus kekerasan yang kamu saksikan—ingat, hanya 10% kasus yang dilaporkan
- Join program mentoring untuk adik kelas perempuan yang tertarik STEM
- Advokasi kebijakan inklusif di lingkunganmu dengan data faktual
Data sudah bicara. Sekarang giliran kita yang menentukan: Apakah kesetaraan gender di Indonesia 2026 akan lebih baik atau tetap stagnan? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar—data dari lapangan sangat berharga untuk memperkuat gerakan ini.
Sumber Data Terverifikasi:
- World Economic Forum – Global Gender Gap Report 2025
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2024-2025
- Kemendikdasmen Indonesia per Oktober 2025
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2025
- Komnas Perempuan CATAHU 2020-2024
- UNESCO & ILO Data 2020
- Kementerian PPPA 2023-2024
- Kemenko PMK RPJMN 2025-2029
