reshuffle kabinet jilid dua yang penuh pertanyaaan

Pada 8–9 September 2025, Presiden Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melakukan reshuffle kedua atau Kabinet Merah Putih Jilid II. Langkah ini terjadi kurang dari setahun setelah kabinet pertama dilantik pada Oktober 2024, sehingga memunculkan pertanyaan besar: apakah reshuffle ini benar-benar merupakan upaya penyegaran demi memperkuat kinerja, atau justru refleksi dari dinamika internal dan tekanan eksternal yang sulit dikendalikan?
Reshuffle ini menjadi krusial untuk dibedah lebih dalam karena melibatkan pergantian menteri di sektor ekonomi paling vital, yakni Menteri Keuangan, serta pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Tidak hanya itu, reshuffle juga meninggalkan kekosongan di beberapa kursi penting, yang menimbulkan kesan reshuffle dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang matang.

Latar Belakang Reshuffle Jilid II

Setiap presiden memiliki alasan dan narasi tersendiri dalam melakukan perombakan kabinet. Pada reshuffle jilid II kali ini, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi rutin dan penyegaran kabinet. Ia menegaskan perlunya penyesuaian agar pemerintahan tetap mampu menjawab tantangan zaman, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat pondasi ekonomi.

Namun, jika ditelisik lebih dalam, terdapat beberapa latar belakang faktual yang mendorong reshuffle ini:

1. Gejolak Ekonomi dan Tekanan Pasar

Sejak awal 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan serius. Program populis Presiden Prabowo, seperti makan gratis untuk pelajar dan santri, membutuhkan alokasi anggaran jumbo. Di sisi lain, harga komoditas ekspor utama menurun, sementara defisit anggaran berpotensi melebar.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu, dikenal sangat ketat menjaga disiplin fiskal. Ia berulang kali menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas APBN agar defisit tidak melewati batas aman. Namun, sikap ini sering kali berseberangan dengan ambisi politik populis pemerintahan.

Tekanan makin meningkat ketika pasar global merespons dengan hati-hati terhadap manuver fiskal Indonesia. Akumulasi faktor inilah yang menjadi alasan utama pencopotan Sri Mulyani.

2. Kebutuhan Konsolidasi Politik

Reshuffle juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dalam koalisi. Sejak dilantik, Prabowo menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara teknokrat dan politisi. Sejumlah partai politik pendukung, terutama yang merasa kurang mendapat porsi strategis, mendorong adanya penyegaran kabinet.

Masuknya figur-figur seperti Ferry Juliantono (Menteri Koperasi) dan Mukhtarudin (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) memperlihatkan arah konsolidasi politik yang lebih tegas. Keduanya dikenal sebagai politisi dengan kedekatan ke lingkaran kekuasaan, meskipun pengalaman teknokratis mereka dipertanyakan.

3. Kebutuhan Institusional: Pembentukan Kementerian Baru

Pemerintah memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, memisahkan fungsi penyelenggaraan haji dari struktur sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Agama. Alasan resminya adalah memperkuat layanan haji dan umrah yang dianggap menyangkut kepentingan umat secara langsung.

Mochamad Irfan Yusuf kemudian dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Penunjukan Dahnil, yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, memperkuat asumsi bahwa kementerian baru ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dimensi politik.

4. Tekanan Publik dan Dinamika Sosial

Beberapa menteri yang diganti memang menghadapi sorotan publik. Misalnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, dianggap kurang menonjol dalam program kepemudaan dan olahraga. Begitu pula Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, yang dinilai tidak maksimal mendorong UMKM.

Sorotan publik, meski bukan satu-satunya alasan, menjadi salah satu faktor yang ikut memicu percepatan reshuffle.

Detail Perubahan Kabinet

Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid II tidak hanya sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan arah politik dan ekonomi yang tengah diambil Presiden Prabowo. Berikut adalah rincian perubahannya:

1. Kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

Pejabat Lama: Budi Gunawan
Status: Dicopot, belum ada pengganti tetap. Untuk sementara diisi secara ad interim.

Kursi Menko Polhukam adalah salah satu posisi paling strategis dalam kabinet karena mengoordinasikan kementerian yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan. Kosongnya posisi ini menimbulkan banyak tanda tanya. Apalagi, pergantian dilakukan di tengah meningkatnya tensi politik akibat protes sosial di beberapa daerah.

Implikasi:

Menimbulkan kesan reshuffle dilakukan terburu-buru tanpa menyiapkan pengganti.
Membuka ruang spekulasi bahwa kursi ini akan dijadikan ajang tawar-menawar politik besar di kemudian hari.

2. Menteri Keuangan

Pejabat Lama: Sri Mulyani Indrawati
Pejabat Baru: Purbaya Yudhi Sadewa

Pergantian Sri Mulyani adalah yang paling mengejutkan sekaligus kontroversial. Sri Mulyani adalah figur internasional yang dihormati karena komitmennya menjaga disiplin fiskal, menekan defisit, dan memastikan transparansi keuangan negara.

Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang pernah menjadi pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dikenal lebih pro-pertumbuhan dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Dalam pidato pertamanya, ia berjanji mendorong pertumbuhan ekonomi 6–7% dalam jangka pendek dan hingga 8% dalam jangka panjang.

Implikasi:

Investor global segera merespons negatif. Rupiah jatuh lebih dari 1% hanya dalam sehari, sementara IHSG terkoreksi sekitar 1–1,8%.
Bank Indonesia terpaksa turun tangan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas.
Kredibilitas fiskal Indonesia dipertanyakan, karena pengganti dianggap lebih condong ke kebijakan ekspansif tanpa jaminan disiplin anggaran.

3. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

Pejabat Lama: Abdul Kadir Karding
Pejabat Baru: Mukhtarudin

Kementerian ini relatif baru dan sangat penting bagi jutaan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mukhtarudin, politisi yang cukup dikenal di DPR, diangkat menggantikan Abdul Kadir.

Implikasi:

Harapan ada penyegaran dan keberanian melobi negara tujuan pekerja migran.
Namun, Mukhtarudin dianggap kurang memiliki rekam jejak di bidang perlindungan pekerja migran.
Risiko munculnya birokrasi politik ketimbang pendekatan teknokratis dalam isu perlindungan TKI.

4. Menteri Koperasi

Pejabat Lama: Budi Arie Setiadi
Pejabat Baru: Ferry Juliantono

Ferry Juliantono adalah politisi senior Partai Gerindra dan sudah lama menjadi orang dekat Prabowo. Dengan masuknya Ferry, kementerian ini diperkirakan akan lebih kental dengan nuansa politik.

Implikasi:

Ada peluang kementerian ini lebih bersinergi dengan program populis pemerintah yang menargetkan UMKM.
Namun, sebagian pihak mengkritik karena sosok Ferry lebih dikenal sebagai politisi dibandingkan penggerak koperasi.

5. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Pejabat Lama: Dito Ariotedjo
Status: Diganti, tetapi pengganti belum ditetapkan karena alasan teknis.

Penundaan ini menimbulkan kesan reshuffle dilakukan dalam keadaan belum matang. Menpora memiliki peran penting mengingat Indonesia akan menghadapi beberapa agenda olahraga besar dalam beberapa tahun ke depan.

6. Kementerian Baru: Haji dan Umrah

Menteri: Mochamad Irfan Yusuf
Wakil Menteri: Dahnil Anzar Simanjuntak

Pembentukan kementerian baru ini menjadi salah satu sorotan utama. Pemerintah beralasan bahwa pelayanan haji dan umrah sangat kompleks, sehingga butuh kementerian khusus.

Namun, kritik muncul karena:

Kementerian baru dianggap menambah beban birokrasi dan anggaran.
Dahnil Anzar Simanjuntak, yang dikenal sebagai orang dekat Presiden, dipandang lebih sebagai penempatan politik daripada kebutuhan profesional.

Dampak Ekonomi dan Pasar

Reshuffle ini paling terasa efeknya pada sektor ekonomi, khususnya setelah pencopotan Sri Mulyani.

1. Rupiah Tertekan

Segera setelah pengumuman reshuffle, rupiah melemah lebih dari 1% terhadap dolar AS. Investor asing menilai hilangnya figur kredibel seperti Sri Mulyani akan meningkatkan risiko fiskal.

2. IHSG dan Pasar Obligasi Jatuh

Indeks saham Jakarta (IHSG) turun 1–1,8% dalam sehari. Obligasi pemerintah juga mengalami tekanan, dengan yield naik akibat investor melepas kepemilikan.

3. Intervensi Bank Indonesia

Bank Indonesia segera turun tangan melakukan intervensi untuk menahan gejolak rupiah. Langkah ini menandakan pasar benar-benar bereaksi negatif.

4. Kekhawatiran Terhadap Program Populis

Investor khawatir penggantian Sri Mulyani akan membuka jalan bagi ekspansi fiskal tanpa kontrol ketat. Program makan gratis, subsidi besar-besaran, dan pembangunan infrastruktur populis dianggap berisiko memperlebar defisit dan meningkatkan utang.

5. Krisis Kepercayaan

Secara simbolis, kepergian Sri Mulyani dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah lebih memilih kompromi politik ketimbang disiplin fiskal. Hal ini menimbulkan crisis of confidence di kalangan investor global.

Dampak Sosial dan Persepsi Publik

Reshuffle juga memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat:

Kelompok pro-pemerintah melihat reshuffle sebagai langkah tegas Prabowo untuk mengontrol arah kebijakan.
Kelompok kritis menilai reshuffle ini mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kepentingan politik jangka pendek.
Di media sosial, tagar #SaveSriMulyani sempat trending, menandakan banyak warga menyesalkan pencopotan tokoh yang dianggap bersih dan kredibel.

NarcSp Awareness